Mining in Indonesia
4 PwC Term Definition AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Environmental impact assessment) BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal (Indonesia's Investment Coordinating Board) BUMN Badan Usaha Milik Negara (National state-owned companies) BUMD Badan Usaha Milik Daerah (Regional state-owned companies) CCA Coal Co …
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – …
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 45/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNANSEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk …
DDTCNews
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menerbitkan peraturan baru mengenai perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di bidang usaha pertambangan batu bara. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio …
Mengenal Sistem Perizinan Baru Perusahaan …
Pemerintah Republik Indonesia belum lama ini merilis Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Penerbitan beleid ini bertujuan untuk …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 …
Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. 7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin …
Pajak dan PNBP Industri Pertambangan Batubara dalam PP …
Perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di bidang usaha pertambangan batubara diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2022, yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 31D UU KUP dan Pasal 10 ayat (2) UU PNBP. Aturan ini terdiri dari 23 Pasal dan 8 Bab ketentuan yang ditetapkan dan diundangkan …
Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Sektor …
Pada awal Juni 2021, Kementerian Keuangan telah menetapkan aturan terbaru dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2021 yang mengatur mengenai …
DDTCNews
Setidaknya terdapat 5 kelompok wajib pajak di bidang pertambangan mineral yang diatur dalam PMK 61/2021. Pertama, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Cakupan pengertian IUP …
Sekilas Tentang PPN Atas Pertambangan Batubara
Berbekal dari informasi yang penulis peroleh dari sebuah media menyatakan bahwa dari rekapitulasi data per April 2014 Ditjen Minerba (Mineral dan Batubara), terdapat 10.922 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di seluruh Indonesia. Sebanyak 6.042 telah berstatus clean & clear (CNC) dan 4.880 sisanya berstatus non CNC. Tak hanya soal …
3.
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan ... pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengujian terhadap sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan …
PPN LPG Subsidi
Menteri Keuangan akhirnya mengatur perlakukan PPN LPG subsidi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 220/PMK.03/2020 bahwa atas penjualan LPG subsidi PPN-nya ditanggung pemerintah. Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bagian harganya disubsidi, …
Pemeriksaan Pajak, Pengertian, Tujuan, dan Hak …
Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Tujuannya adalah, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain.
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – …
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 27/KM.11/2012. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 50/PJ/2011. Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 32/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN …
Dinamika Ketentuan Pajak Terkini, Ini Dampaknya ke Sektor …
Director Fiscal Research & Advisory DDTC B. Bawono Kristiaji mengungkapkan perubahan ketentuan pajak tersebut ikut berdampak kepada …
Perpajakan Dalam Hal Pertambangan
Direktorat Jenderal Pajak. Modul Dasar Pemeriksaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ... bahwa perekonomian Aspek Pajak atas Kegiatan Usaha nasional diselenggarakan berdasar atas Pertambangan Terdapat berbagai demokrasi ekonomi dengan prinsip aspek perpajakan atas kegiatan usaha kebersamaan, efisiensi berkeadilan, pertambangan, …
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 48/PMK.03/2021TENTANGTATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN, DAN PENDATAAN OBJEK PAJAKPAJAK BUMI DAN BANGUNANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa …
Aturan Hak & Kewajiban Pajak WP Pertambangan Mineral
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah merilis aturan baru terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan pemegang izin usaha pertambangan mineral. Ada pula …
Permenkeu 48/PMK/03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran …
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK/03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2021 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana.
Pajak Pertambangan, Tahapan dan Penjelasannya
Terdapat pajak yang wajib dibayarkan pada tiap tahapan dalam industri pertambangan, di antaranya: Penyelidikan umum. Tahap ini ditujukan untuk menentukan potensi barang tambang yang ada pada suatu daerah dengan pengujian geologis. Jasa yang dibutuhkan adalah pihak peneliti geologis, atas jasa ini terdapat kewajiban PPN …
Syarat dan Prosedur Mendapatkan Izin Usaha Pertambangan
Jika kamu membutuhkan jasa pendirian perusahaan, pengurusan izin perusahaan, jasa notaris, konsultan pajak, jasa pengacara, penyusunan dan pemeriksaan kontrak, dan konsultan bisnis, bisa banget nih hubungi Bizlaw! Bizlaw adalah layanan hukum yang terpercaya, terjangkau, berpengalaman, profesional, mudah diakses, dan …
Pajak Pertambangan, Tahapan dan Penjelasannya
Pajak Pertambangan yang Berlaku di Indonesia sesuai Tahapannya. Indonesia merupakan negara yang memiliki peraturan pajak. Oleh karena itu, setiap …
PP Nomor 37 2018, Aturan Baru Pajak Perusahaan Tambang
See more on klikpajak.id
DDTCNews
WebSimak penjelasan lengkap Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu mengenai PP 15/2022 soal perlakuan perpajakan dan/atau PNBP di bidang usaha pertambangan …
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian …
Akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (badan usaha dan koperasi) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kartu Tanda Penduduk (untuk pemohon perseorangan) Susunan direksi dan daftar pemegang saham; Surat keterangan domisili; Daftar riwayat hidup dan surat …
Pembukuan dan Pencatatan Bagi Wajib Pajak
Syarat-Syarat Penyelenggaraan Pencatatan. 1. Pencatatan harus menggambarkan antara lain: a. Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau diperoleh; b. Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. 2. Bagi WP yang …
Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Substansi Mata Kuliah hukum pertambangan adalah tentang kebijakan atau politik hukum dibidang pertambangan di Indonesia, mulai dari asas pertambangan, tujuan, perizinan sampai dengan pengawasan serta penegakan hukumnya. 2. Relevansi Mata kuliah hukum pertambangan disamping merupakan mata kuliah yang
Pemeriksaan Pajak: Jenis, Tujuan, hingga …
Jadi, pemeriksaan ini merupakan bagian terakhir dari pengendalian proses perpajakan untuk memastikan Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, …
Perlakuan Perpajakan Dan/Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak …
(1) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan penghasilan neto, kompensasi kerugian, penghasilan kena pajak, dan tarif bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan, kecuali bagi pemegang IUPK Operasi Produksi …
PP No. 96 Tahun 2021
PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara; 3) izin usaha pertambangan; 4) izin pertambangan rakyat; 5) izin usaha pertambangan khusus; 6) IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian; 7) surat izin penambangan batuan; …
Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak yang Perlu Diketahui Wajib Pajak
Pemeriksaan Lapangan. Jenis pemeriksaan pajak yang pertama adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat bekerja WP, serta tempat lain yang dianggap perlu. Dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak diwajibkan untuk: Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan …
PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN …
Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak di bidang Usaha Pertambangan dapat berupa penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final dan tidak …
TINJAUAN HUKUM REGULASI DAN SISTEM PERIZINAN …
b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam
TRANSFER PRICING DAN HUBUNGAN ISTIMEWA DALAM PERPAJAKAN …
B. Hubungan Istimewa. Dalam Pemeriksaan transfer pricing, definisi hubungan istimewa mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Konsep hubungan istimewa diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan bahwa hubungan …
Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan …
Objek pajak PBB Migas adalah bumi dan/atau bangunan, yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi. (2) Objek pajak PBB Panas Bumi adalah bumi dan/atau bangunan, yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi. (3)
Evaluasi Penyimpangan Penerbitan Izin Usaha …
kontribusi riil penghasilan pajak dari sektor pertambangan, selain kerusakan ekologis dan ... Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada Kementerian ESDM, tujuh pemda, 77 Pemegang Kuasa (PK), dan 10 Kontraktor ... Usaha Pertambangan bersama pihak-pihak terkait pada tanggal 7 Maret 2013 di Samarinda (Kaltim) untuk mencari …
Tekan Biaya Kepatuhan, Aturan Pajak di Pertambangan …
Ahmad menuturkan ketentuan pajak di bidang pertambangan tergolong kompleks ketimbang sektor usaha lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan compliance cost yang harus dikeluarkan wajib pajak di sektor pertambangan juga terbilang tinggi.. Dia menilai penyusunan ketentuan pajak yang lebih berkepastian hukum akan efektif …
UU No. 4 Tahun 2009
a. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa "dan/atau" dan Pasal 22 huruf f, b. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa "dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan" Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Klasifikasi Objek Pajak PBB dan NJOP PBB Sektor Pertambangan Minyak dan
Ikhtisar NJOP Bumi PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Pendapatan minyak dan gas bumi penjualan kotor (gross sales) minyak dan gas bumi sebagaimana tertuang dalam Financial Quarterly Report (FQR) triwulan IV Wajib Pajak pada tahun terakhir sebelum Tahun Pajak PBB terutang.Dalam hal penjualan kotor menggunakan …
Kupas Tuntas Akuntansi dan Pajak Pertambangan Migas
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Untuk Usaha Pertambangan Karakteristik PPN; Objek Pajak; Teknik Pemeriksaan Pajak Terbaru Untuk PPh Pasal 21. INVESTASI Rp 3.850.000,-Biaya investasi tersebut berlaku untuk 1 peserta sudah termasuk 2x coffe break, 1x lunch, makalah, serta sertifikat.
Aturan Hak & Kewajiban Pajak WP Pertambangan Mineral …
Hak dan Kewajiban Pajak Wajib Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/PMK.03/2021, Kementerian Keuangan merinci hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak pemegang izin usaha pertambangan mineral. Beleid ini berlaku mulai 15 Juni 2021. Perubahan ketentuan …